KITAKINI – JAKARTA. PEMERINTAH baru saja buka-bukaan: sejak Januari–Agustus 2026, ada 620 anak Indonesia yang terpapar paham kekerasan dan radikalisme lewat ruang digital. Rata-ratanya, lebih dari 77 anak per bulan “terjaring” paparan ini—angka yang bikin kita harus serius, bukan cuma sekadar berita biasa.
Kenapa Anak-Anak Jadi Sasaran?
Dulu, rekrutmen ekstremis sering lewat pertemuan tatap muka atau lingkaran tertutup. Sekarang? Sudah pindah ke layar HP kamu. Media sosial, podcast, forum online, dan platform digital lain jadi “jalan masuk” utama karena lebih luas jangkauannya dan susah dideteksi pakai cara lama. Intinya: ekstremis sudah adaptif, dan mereka tahu cara ngomong yang nyambung sama anak muda.
Respons Pemerintah: Intervensi ke 38 Provinsi
Kepala BNPT, Eddy Hartono, bilang pencegahan ekstremisme nggak bisa cuma dari pusat. Makanya, BNPT rencana turun ke 38 provinsi untuk intervensi langsung, termasuk memperkuat peran sekolah, komite sekolah, guru, dan tenaga kependidikan. Tujuannya jelas: bikin agenda nasional yang merata, bukan cuma fokus di kota besar.
“Hari ini kita hadir, kita sama-sama membuat komitmen. Nanti setelah komitmen deklarasi ini, kami akan melakukan intervensi ke 38 provinsi,” kata Eddy.
Apa Artinya Buat Kita?
Angka 620 anak dalam 8 bulan itu alarm keras: ancaman radikalisme sudah masuk ke dunia anak dan remaja, terutama lewat konten digital.
Sekolah dan guru jadi garda terdepan, tapi kolaborasi dengan orang tua dan anak sendiri juga kunci.
Setiap anak yang “selamat” dari paparan radikalisme = masa depan Indonesia yang lebih aman dari jebakan ekstremisme dan kekerasan.
Kalau kamu sering nemu konten yang terasa “aneh”, provokatif, atau mengajak kebencian, itu bisa jadi bagian dari pola paparan ini. Jangan ragu laporkan, diskusikan dengan guru/orang tua, dan cek sumber sebelum ikut-ikutan. (KK)
